Pilihan Bisnis

Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Namun, dalam realitasnya, persepsi masyarakat terhadap pemerintah masih belum berubah, yaitu negara ini adalah negara korup dan mengalami degradasi ethical di lingkungan pejabat pemerintah. Pertama, kaderisasi oleh parpol hingga pencalonan dalam pilkada yang tidak transparan dan mengabaikan aspek kapasitas calon. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 yang membatalkan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Politik Korupsi

Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. “Lantaran KPK merupakan lembaga penegak hukum banyak melanggar hukum dan tidak menjadi contoh sebagai lembaga yang taat hukum dan kinerja KPK ke depan akan semakin menurun,” imbuh dia. Sementara itu, peneliti dari Transparency International Indonesia Alvin Nicola berpendapat keruntuhan dinasti politik dan OTT KPK terhadap terduga koruptor yang berkerabat sulit dikaitkan secara langsung. Dugaan korupsi bernilai Rp42 miliar di UIN Suska Riau bakal memasuki babak baru setelah Kejati Riau menyatakan belanja anggaran tak wajar yang merugikan negara itu bakal naik penyidikan. Praktik banal semacam ini sebenarnya bukan cuma terjadi di Jawa Timur. Sejumlah kasus diduga kuat melibatkan pembiayaan politik demi melanggengkan kekuasaan.

Karena tidak dapat dipungkiri, kedua hal tersebut sedikit banyak telah membuat stigma politik dan ilmu politik menjadi buruk dan memperkuat alasan utama mengapa masyarakat menjadi apatis. Mereka merupakan produk yang dihasilkan dari proses politik di Indonesia,” ujar Muhammad Rofiq Hariyanto, Tenaga Ahli KPK Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilu, di Yogyakarta, Sabtu (21/6). Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dan penunjukkan politik. Pertama, Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya.

Mereka terbukti secara sah menerima dan meminta uang senilai Rp1 miliar dari pihak kontraktor terkait proyek jalan di Bengkulu. Nur Alam terlibat dalam pusaran kasus korupsi terkait pemberian izin Pencadangan Wilayah Pertambangan, dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Karena hal itu, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp2,7 miliar serta kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp2,7 triliun. Jika dana partai dinaikan maka KPK dan semua pihak harus dapat mengontrol secara ketat penggunaanya, serta harus disesuaikan degan kemamouan APBN.

Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Meskipun sebagian besar gambarannya negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa “bersikap anti-korupsi” sebenarnya bisa menjadi vote-gainer yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi benar-benar bisa merusak karir karena dukungan rakyat akan merosot drastis.

Maka angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh para pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tertentu. Namun karena masyarakat biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang sedang terjadi di negeranya, angka-angka ini pasti mengindikasikan sesuatu yang menarik dan berarti. Salah satu karakteristik penting korupsi selama Orde Baru Suharto adalah korupsi tersebut agak terpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya ‘tambahan’ dan mereka mengetahui mana orang-orang yang akan perlu mereka suap. Atau ada taktik lain, yaitu memasukkan kroni Suharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang amat ruwet.

Indonesia telah melangsungkan demokrasi elektoral lebih dari satu dekade, tetapi lanskap politik negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini tetap kompleks dan penuh teka-teki hingga kini. Negeri ini disebut telah mencapai masa transisi yang sukses menuju Kong4D bet Kecil JP besar demokrasi. Namun, demokrasi Indonesia tetap serba berkekurangan, tidak bebas, dan bahkan menjadi pemangsa. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.